JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengapresiasi komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mengoptimalkan kawasan infrastruktur jalan dan jembatan strategis sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, saat menerima audiensi jajaran APKLI-P di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa Ditjen Bina Marga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan area infrastruktur strategis, mulai dari kawasan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota hingga jembatan strategis sebagai bagian dari upaya mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing PKL dan UMKM agar mampu berkembang, naik kelas, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Roy juga menyatakan kesiapannya menghadiri Seminar Nasional pada Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dengan tema “Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen.”
Selain itu, Ditjen Bina Marga juga akan terus mengembangkan berbagai program pendukung bagi pelaku usaha kecil, termasuk penyediaan fasilitas usaha produktif. Terkait pemanfaatan trotoar, pemerintah akan berupaya mencari solusi yang tetap mengedepankan kenyamanan pejalan kaki sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan PKL dan UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah dengan organisasi yang menaungi pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Ali Mahsun mengusulkan agar kerja sama tersebut ditindaklanjuti melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga program pemberdayaan dapat diimplementasikan secara lebih terarah dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Ia menilai kolaborasi yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat akan memperkuat upaya peningkatan kapasitas PKL dan UMKM sekaligus mendukung terwujudnya target pembangunan ekonomi nasional, termasuk mendukung visi Satu Data Tunggal UMKM Indonesia.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal, SSPJJ, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Dari pihak APKLI-P hadir Ketua Umum bersama para wakil ketua umum, ketua bidang, dan wakil sekretaris jenderal.(red)
