JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) DKI Jakarta melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Rombongan pengurus DPD AWPI DKI Jakarta diterima Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chiko Hakim, didampingi Tenaga Ahli Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Reihart Sirait serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Politik, Aris.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepengurusan DPD AWPI DKI Jakarta sekaligus membangun komunikasi dan peluang sinergi antara organisasi wartawan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyambut positif kehadiran AWPI dan membuka peluang kerja sama dalam penyampaian informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Chiko Hakim menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki keterbukaan terhadap insan pers. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan wartawan penting untuk memastikan berbagai informasi mengenai pemerintahan dapat diketahui masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Pak Gubernur senang kalau media menyoroti kesalahan atau kekurangan kinerja anak buah. Itu menjadi masukan bagi beliau untuk memberikan teguran dan perbaikan,” ujar Chiko.
Ia juga berharap media tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta selama pemberitaan tersebut didasarkan pada fakta dan data.
“Saya berharap akan banyak berita-berita kritik terhadap kinerja jajaran ke bawah, tentunya berdasarkan fakta dan data,” tegasnya.
Menurut Chiko, media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, keberadaan organisasi wartawan seperti AWPI DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui penyampaian informasi, pengawasan, kritik, serta masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPD AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu yang akrab disapa Marlin, mengapresiasi sambutan terbuka dari Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Marlin, audiensi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal membangun komunikasi yang lebih baik antara AWPI DKI Jakarta dengan pemerintah daerah.
“AWPI siap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyampaikan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, kami juga berharap tetap diberikan ruang untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta,” ujar Marlin.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 40 anggota media yang terdaftar dalam DPD AWPI DKI Jakarta.
Marlin berharap ke depan dapat dibentuk forum komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan AWPI DKI Jakarta sehingga komunikasi dan koordinasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, media tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami ingin AWPI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus tetap menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Kalau ada program yang baik, tentu kita dukung dan informasikan kepada masyarakat. Kalau ada kekurangan, kita kritik secara konstruktif berdasarkan data dan fakta,” jelasnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Kedua pihak membahas pentingnya komunikasi, keterbukaan informasi, serta peran media dalam mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara DPD AWPI DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam mendukung penyampaian informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi tersebut tetap diharapkan berjalan dengan menjunjung independensi pers dan fungsi kontrol sosial, sehingga hubungan antara pemerintah dan media dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Red.)
