Kabar Pers Bhayangkara – Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merilis hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan terkait pengelolaan kredit pada PT Bank Sumut, tertanggal 28 Desember 2023.
Pemantauan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kredit PT Bank Sumut Tahun Buku 2022 hingga Triwulan III 2023, sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2005–2022.
Berdasarkan data BPK, dari total rekomendasi yang dipantau, sebanyak 325 rekomendasi atau 90,78 persen dinyatakan telah sesuai rekomendasi (Status 1).
Sementara 32 rekomendasi atau 8,94 persen masih belum sesuai rekomendasi (Status 2). Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (Status 3), dan terdapat 1 rekomendasi atau 0,28 persen yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (Status 4).
Namun demikian, BPK mencatat masih terdapat sejumlah permasalahan yang dalam proses penyelesaian, khususnya terkait pemberian kredit yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan hingga berujung pada kredit bermasalah.
Beberapa di antaranya adalah pemberian pembaharuan kredit umum dan dua fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur berinisial AJSK senilai Rp2,5 miliar di Kantor Cabang Pembantu Beringin dan Melati. Selain itu, fasilitas KPR kepada debitur AR sebesar Rp1,6 miliar di KCP Tanjung Anom.
BPK juga mencatat pemberian kredit modal kerja kepada grup debitur PT DAC dan CV DDG senilai Rp3,275 miliar di Kantor Cabang Utama, kredit umum kepada debitur IJT sebesar Rp3,2 miliar di Kantor Cabang Stabat, serta dua fasilitas kredit SPK kepada PT IPL senilai Rp5,5 miliar di KCP Krakatau dan Simalingkar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen dan humas PT Bank Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Tim)
