JAKARTA — Transformasi nama organisasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menjadi Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI Merah Putih), serta perluasan keanggotaan organisasi ke sektor hulu seperti petani, nelayan, home industry dan sektor lainnya, menjadi salah satu hasil Munas VI APKLI-P yang digelar pada 25-27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta.
Transformasi tersebut dinilai membawa konsekuensi terhadap tata kelola organisasi. Ketua Umum/Formateur Terpilih DPP APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menyampaikan bahwa legalitas dan administrasi organisasi sebelumnya perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi.
Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Menurut Ali Mahsun, percepatan konsolidasi organisasi menjadi langkah penting setelah pelaksanaan Munas VI. Konsolidasi tersebut mencakup penataan kelembagaan dan infrastruktur organisasi mulai tingkat pusat hingga pimpinan paguyuban.
“Momentum is gold. Momentum itu emas, dan tidak akan datang hal yang sama untuk kedua kalinya,” ujar Ali Mahsun.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman selama 15 tahun memimpin APKLI sejak Munas IV di Semarang pada 2011, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi rakyat.
Menurutnya, kepengurusan APKLI Merah Putih ke depan membutuhkan sumber daya manusia profesional yang memiliki jejaring bisnis, kapital, serta tokoh bangsa dan masyarakat yang dapat memperkuat organisasi.
Karena itu, Ali Mahsun menyatakan percepatan konsolidasi kelembagaan dan infrastruktur organisasi dari DPP hingga pimpinan paguyuban menjadi sebuah kebutuhan strategis.
Ia menyebut akan segera menerbitkan SK Kepengurusan Caretaker DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, rapat formateur akan segera dilakukan untuk menetapkan kepengurusan DPP APKLI Merah Putih periode 2026-2031 sebelum selanjutnya dilakukan proses pendaftaran kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Amanah Munas VI APKLI-P 2026, lanjut Ali Mahsun, diharapkan menjadi titik tolak penguatan ekonomi rakyat Indonesia, termasuk sektor sandang, pangan dan papan.
APKLI Merah Putih juga menyatakan akan bergerak dengan strategi dan manajemen berbasis waktu untuk menyongsong momentum bonus demografi Indonesia pada 2030.
Dalam agenda organisasi ke depan, APKLI Merah Putih akan mendorong pengawalan dan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat dan program 3 Juta Rumah Rakyat.
Selain itu, organisasi juga merencanakan pembentukan Tim Khusus Percepatan Pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, program MUPP atau Modal Usaha Produktif dan Pendampingan, serta Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia.
APKLI Merah Putih juga menargetkan penyusunan big data PKL dan UKM Indonesia dapat diselesaikan pada semester I 2028.
Sementara itu, pelantikan DPP APKLI Merah Putih periode 2026-2031 direncanakan berlangsung di Jakarta pada September-Oktober 2026.
Untuk agenda organisasi berikutnya, Rakernas I direncanakan pada Januari 2027 bersamaan dengan puncak Harlah ke-34 APKLI Merah Putih. Sedangkan Rapimnas I dijadwalkan pada Juni 2027.
Ali Mahsun menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih kuat serta memperbesar kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia berharap transformasi organisasi dapat menjadi momentum untuk memperluas jaringan, memperkuat konsolidasi serta meningkatkan peran PKL, UMKM dan pelaku ekonomi rakyat dalam pembangunan nasional.
(Red.)
