JAKARTA — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui sinergi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P).
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, saat menerima audiensi jajaran Munas ke-6 APKLI-P yang dipimpin Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Wihaji mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki dua tugas utama, yakni mengendalikan kependudukan serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Menurutnya, pembangunan Indonesia yang maju, adil dan makmur perlu dimulai dari komunitas terkecil dalam kehidupan berbangsa, yakni keluarga.
“Kalau ingin Indonesia maju, adil, dan makmur harus dimulai dari komunitas bangsa yang terkecil, yaitu keluarga. Untuk itu, saya banyak berharap ke APKLI-P terus dan tetap di garda terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” tegas Wihaji.
Lebih lanjut, Wihaji yang juga Ketua Umum MKGR tersebut menyebut telah terjadi pergeseran peradaban atau “the new civilization”. Dalam kondisi tersebut, ketahanan keluarga dinilai menjadi salah satu benteng utama ketahanan dan keberadaban bangsa Indonesia.
Menurutnya, ketangguhan keluarga dari sisi ekonomi menjadi hal penting. Peran perempuan, khususnya para ibu, juga dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga.
“Oleh karena itu, ketangguhan keluarga dari sisi ekonomi menjadi keniscayaan. Dan peran sentral dan strategis ada di pundak emak-emak di negeri ini. Untuk itu, saya ingin membangun sinergi dan kolaborasi dengan APKLI-P guna mewujudkan keluarga tangguh, sejahtera, dan bahagia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menyampaikan apresiasi atas perhatian Mendukbangga/Kepala BKKBN terhadap pelaku ekonomi rakyat, khususnya pedagang kaki lima dan UMKM.
Ali mengatakan, pelaku PKL dan UMKM memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas keberpihakan besar Pak Menteri Wihaji terhadap pelaku ekonomi rakyat, PKL UMKM di Indonesia,” ungkap Ali.
Dalam audiensi tersebut, APKLI-P juga menyampaikan sejumlah agenda yang diharapkan dapat dikolaborasikan bersama Kemendukbangga/BKKBN RI.
Di antaranya, permohonan kepada Mendukbangga/Kepala BKKBN RI untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup secara resmi Munas VI APKLI-P Tahun 2026 di Asrama Haji Jakarta.
APKLI-P juga mengusulkan peluncuran Agenda Besar MUPP atau Modal Usaha Produktif dan Pendampingan bagi PKL dan UMKM Indonesia.
Ali Mahsun berharap sinergi dan kolaborasi antara Kemendukbangga/BKKBN RI dan APKLI-P dapat terus dikembangkan dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga serta mendukung pembangunan nasional.
“Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara Kemendukbangga/BKKBN RI dengan APKLI-P menjadi sebuah keniscayaan dalam mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan jadi negara maju 2045,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Ali Mahsun didampingi Ketua Wanhatnas Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, Bendahara Umum Rien Mahkota Rosa, S.H., Dewan Pakar Dr. Handini Wulan, Wakil Ketua Umum Drs. Ali Akbar Soleman Batubara, Meihadir Ahmad, S.H., Ahlan Elfaz, S.Sos., Ketua Suharto, S.S., M.I.Kom., M.M., serta Wasekjen R. Iman Kadarusman, Tri Timbul Prasubakti, S.Komp., dan Ilhan Yulianto.
Sementara itu, Staf Khusus M. Shoim Haris turut mendampingi Mendukbangga/Kepala BKKBN RI dalam pertemuan tersebut.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah dengan organisasi yang menaungi pelaku ekonomi rakyat, khususnya dalam mendorong penguatan ekonomi keluarga dan pemberdayaan PKL serta UMKM.
Catatan Redaksi: Rilis ini disusun berdasarkan materi informasi yang disampaikan. Beberapa pernyataan mengenai sejarah, program maupun capaian yang disebutkan dalam materi sumber dipertahankan sebagai pernyataan narasumber dan tidak ditambahkan sebagai kesimpulan independen redaksi. Redaksi membuka ruang klarifikasi apabila terdapat koreksi data atau informasi dari pihak terkait.
(Red.)
