BLORA – Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait kondisi jalan provinsi Randublatung–Cepu yang dikeluhkan masyarakat menjadi perbincangan di media sosial.
Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa setiap keluhan masyarakat yang viral perlu dimitigasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diambil langkah kebijakan.
“Yang viral itu harus dimitigasi. Pertama dilakukan pengecekan, kedua disesuaikan dengan kemampuan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan keterbatasan fiskal sehingga setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, dalam menentukan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mempertimbangkan nilai manfaat, dampak ekonomi, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Karena itu, gubernur menegaskan bahwa kepala daerah beserta organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menyusun prioritas pembangunan secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Para bupati, wali kota, dan dinas harus mempunyai skala prioritas. Dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal yang ada, kita harus bisa menyiasati persoalan seperti itu sebagai pejabat publik,” katanya.
Sementara itu, masyarakat Blora Selatan berharap kondisi Jalan Randublatung–Cepu tetap mendapatkan perhatian pemerintah karena jalur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dan aktivitas perekonomian di kawasan perbatasan Blora, Cepu, dan sekitarnya.
Hingga kini, harapan perbaikan ruas jalan tersebut masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi. (Red)
yang dikeluhkan masyarakat menjadi perbincangan di media sosial.
Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa setiap keluhan masyarakat yang viral perlu dimitigasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diambil langkah kebijakan.
“Yang viral itu harus dimitigasi. Pertama dilakukan pengecekan, kedua disesuaikan dengan kemampuan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan keterbatasan fiskal sehingga setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, dalam menentukan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mempertimbangkan nilai manfaat, dampak ekonomi, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Karena itu, gubernur menegaskan bahwa kepala daerah beserta organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menyusun prioritas pembangunan secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Para bupati, wali kota, dan dinas harus mempunyai skala prioritas. Dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal yang ada, kita harus bisa menyiasati persoalan seperti itu sebagai pejabat publik,” katanya.
Sementara itu, masyarakat Blora Selatan berharap kondisi Jalan Randublatung–Cepu tetap mendapatkan perhatian pemerintah karena jalur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dan aktivitas perekonomian di kawasan perbatasan Blora, Cepu, dan sekitarnya.
Hingga kini, harapan perbaikan ruas jalan tersebut masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi. (Red)
© 2026 Kabar Pers Bhayangkara
Dilarang menyalin tanpa izin redaksi.
