Bojonegoro – Suara masyarakat kembali mengemuka di tengah pelaksanaan program pembangunan desa. Puluhan aduan terkait realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan, seiring meningkatnya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi melalui media sosial.
Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) mencatat sedikitnya 42 laporan yang masuk dari masyarakat. Aduan tersebut disampaikan melalui berbagai platform digital seperti Facebook dan TikTok, yang kini menjadi ruang baru bagi warga untuk menyampaikan keresahan sekaligus melakukan pengawasan publik.
Ketua LSM PIPRB, Manan, menjelaskan bahwa sebagian besar laporan yang diterima memiliki kesamaan substansi, yakni terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program BKKD di sejumlah desa.
“Laporan yang masuk menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program. Hal ini tentu perlu ditindaklanjuti secara objektif dan proporsional,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Respons masyarakat di dunia maya pun cukup besar. Sejumlah komentar warganet menunjukkan harapan agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara transparan. Dukungan moral yang muncul mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
Menanggapi hal tersebut, LSM PIPRB menyatakan komitmennya untuk melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang diterima. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan data dan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan kebenaran informasi.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Semua laporan akan kami cek secara faktual agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Manan.
Ia juga menambahkan bahwa apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan menempuh jalur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, sejumlah pihak berharap agar proses ini dapat berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan klarifikasi apabila diperlukan, sehingga informasi yang beredar tetap berimbang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin aktif dalam mengawal pembangunan di daerahnya. Di satu sisi, hal ini menjadi tantangan, namun di sisi lain juga merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara masyarakat, lembaga pengawas, dan pemerintah desa, diharapkan setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan, yaitu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Red)
