BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/3/2026), di Ruang Angling Dharma. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Setyo Wahono, didampingi Nurul Azizah, bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro serta seluruh jajaran OPD.
Rakor ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2026. Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah.
“Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintah yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, rakor tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara pemerintah kabupaten dengan para camat. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus mampu menjawab keresahan dan kebutuhan masyarakat secara konkret.
Bupati juga mengingatkan bahwa pemetaan wilayah menjadi kunci dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran. Pemahaman terhadap kondisi demografis dan geografis dinilai penting agar potensi lokal dapat dioptimalkan.
“Dari koordinasi dan responsif pada kebutuhan masyarakat, maka perencanaan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menekankan pentingnya pengawasan wilayah, termasuk pemantauan terhadap bangunan yang belum mengantongi izin. Ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan 2026 akan difokuskan pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta gedung sekolah, selain mendorong sektor ekonomi dan pariwisata.
“Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa rakor kali ini diisi paparan dari masing-masing camat mengenai program prioritas di wilayahnya. Materi yang disampaikan meliputi potensi pertanian, wisata, dan UMKM; pengelolaan aset Pemkab; hingga kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan sarana prasarana lainnya.
Selain itu, dibahas pula pelaksanaan program prioritas Pemkab seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega, termasuk progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data keluarga penerima manfaat dan yang belum terjangkau program juga menjadi perhatian, bersama dengan data pengangguran per desa.
Forum tersebut berlangsung dinamis dengan penyampaian kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah berharap, hasil koordinasi ini dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta mempercepat pencapaian target pembangunan.
Rakor ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan pengawasan berkelanjutan agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.(red)
